BIMTEK PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KAPABILITAS APIP BERBASIS MANAJEMEN RESIKO INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN

BIMTEK PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KAPABILITAS APIP BERBASIS MANAJEMEN RESIKO INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN

BATU – Inspektorat Kabupaten Lamongan menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kompetensi dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Berbasis Manajemen Risiko di Hall Anturium Lantai 1, Kusuma Agrowisata Resort dan Convention, Kota Batu, pada 20–22 Oktober 2026.

Kegiatan ini berfokus pada identifikasi manajemen risiko untuk penyusunan Desain Penugasan Pengawasan (DPP) dan Pengembangan Informasi Awal (PIA), dengan narasumber Ganggar Dwi Christiawan, SE, Ak, CFrA dan Tim.

Bimtek diikuti oleh Inspektur Kabupaten Lamongan, Plt. Sekretaris, para Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan Investigasi, kepala subbagian, pejabat fungsional auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), serta staf di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lamongan.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan penguatan materi mengenai pentingnya manajemen pengawasan APIP dalam memberikan nilai tambah bagi tata kelola pemerintahan, perencanaan pengawasan berbasis risiko sebagai kunci pengawasan yang berdampak, serta penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan (ILHP) yang berkualitas dan akuntabel.

Selain pemaparan materi, kegiatan ini juga diisi dengan presentasi dari masing-masing perwakilan Inspektur Pembantu (Irban) terkait penyusunan Desain Penugasan Pengawasan (DPP) dan Pengembangan Informasi Awal (PIA) berbasis manajemen risiko. Melalui sesi ini, peserta memperoleh kesempatan untuk mempraktikkan penerapan identifikasi risiko dalam merancang penugasan pengawasan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan sesuai dengan prioritas risiko yang dihadapi.

Melalui kegiatan ini, Inspektorat Kabupaten Lamongan berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi dan kapabilitas APIP agar mampu melaksanakan pengawasan yang lebih terarah, efektif, dan berbasis risiko. Hasil pengawasan diharapkan tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban administratif, tetapi juga menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kinerja perangkat daerah secara berkelanjutan.